Breaking News
Turut Berdukacita Atas Wafatnya” Lie Hiang Mei” 15 April 2026 沉痛悼念 Lie Hiang Mei 女士辞世 Harapan Baru Masyarakat Rentan, Sugiatik Hadir dan Mendengar Langsung Antusiasme Warga Tebing Tinggi Sambut Kehadiran Anggota DPRD Sumut Sugiatik Sugiatik Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan dan Lapangan Kerja Tangis Haru dan Harapan, Momen Kebersamaan Sugiatik dengan Warga Tebing Tinggi Disambut Haru dan Penuh Harapan, Kehadiran Sugiatik, S.Ag Jadi Energi Baru bagi Warga Tebing Tinggi Pimpinan Universitas Indonesia ( UI ) mengecam keras atas ulah  Pelecehan Verbal  yaitu 16  Mahasiswa  tersebut dan Menteri Pendidikan  harus memantau perkembangan kasus ini semoga keadilan tidak di perjual belikan. Kombes Pol Ferry Walintukan Bawa Humas Polda Sumut Raih Dua Penghargaan dari Divisi Humas Polri Kejatisu Terbitkan Sprint Korupsi KIP Di LLDikti Sumut @Puspha: Ini PR Utama Kajatisu Baru MEDAN || Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menerbitkan surat perintah tugas (Sprint), terkait laporan dugaan korupsi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara (Sumut). Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, mengatakan penerbitan Sprint tersebut merupakan kelanjutan dari proses telaah yang sebelumnya telah dinyatakan rampung. “Sudah keluar surat perintah tugasnya. Lanjutannya akan dilakukan pemanggilan, wawancara, serta pengumpulan data dan bahan keterangan (pulbaket),” saat dikonfirmasi, Rabu (15/4/2026). Menurutnya, dalam tahap awal ini pihak Kejatisu akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan laporan tersebut. “Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Bisa pelapor, bisa juga pihak-pihak yang terkait langsung,” jelasnya. Namun demikian, Rizaldi menyebut pihaknya belum dapat mengungkapkan secara rinci siapa saja yang akan dipanggil dalam proses klarifikasi tersebut, mengingat penanganan masih bersifat internal. “Belum, itu masih tertutup. Kami juga belum bisa menyampaikan nama-namanya,” katanya. Rizaldi menambahkan, hasil dari tahapan klarifikasi dan pengumpulan data tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya. “Kalau memang sudah jelas duduk perkaranya dan ditemukan indikasi pelanggaran, nanti bisa ditingkatkan ke tahap berikutnya, misalnya diserahkan ke bidang pidana khusus (Pidsus),” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pelapor dalam perkara tersebut tetap mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. “Pelapor itu dilindungi. Yang dilihat adalah informasi yang disampaikan,” tegasnya. Sebelumnya, Kejatisu menyatakan telah merampungkan telaah terhadap laporan dugaan korupsi penyaluran dana KIP Kuliah. Kasus ini mencuat setelah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor LLDikti Wilayah I Sumut dan Kejatisu. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam penyaluran dana KIP Kuliah yang merupakan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu. Selain itu, mereka juga mengangkat dugaan konflik kepentingan di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut yang dinilai berpotensi mempengaruhi independensi lembaga pengawas pendidikan tinggi. Mahasiswa mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut secara transparan dan akuntabel, mengingat dana KIP Kuliah bersumber dari anggaran negara. Periksa Kepala LLDIKTI Secara terpisah Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (Puspha) Sumatera Utara, Muslim Muis, SH, melontarkan nada keras terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam menangani dugaan korupsi dana KIP Kuliah di LLDIKTI Wilayah I Sumut. Ia menilai penanganan kasus tersebut semasa Kajastisu Harly Siregar terkesan mandek tanpa kejelasan. Karena itu kepala kejatisu yang baru ini segera bertindak cepat tidak seperti pimpinan sebelumnya. “Tidak ada alasan untuk lambat. Ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut hak pendidikan masyarakat miskin,” tegas Muslim Muis dengan nada geram. Ia bahkan mempertanyakan keseriusan Kejatisu dalam mengusut tuntas kasus ini. Menurutnya, publik berhak curiga ketika proses penyidikan berjalan lamban tanpa perkembangan berarti. “Ada apa dengan Kejatisu? Kenapa kasus ini seperti jalan di tempat? Jangan sampai muncul kesan ada yang dilindungi,” ujarnya. Muslim Muis menegaskan, dugaan korupsi dalam program KIP Kuliah merupakan bentuk kejahatan serius karena langsung merampas hak generasi muda dari keluarga tidak mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi. Lebih tajam lagi, ia mendesak agar Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut segera diperiksa. Ia menilai, mustahil kasus ini terungkap secara terang tanpa menyentuh pucuk pimpinan. “Jangan hanya menyasar level bawah. Kalau mau terang, periksa juga pimpinan. Jangan tebang pilih,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa lambannya penanganan kasus ini bukan sekadar soal birokrasi, melainkan bisa berdampak luas terhadap kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. “Kalau terus dibiarkan, ini mencederai rasa keadilan. Kejaksaan jangan main-main dengan kasus yang menyangkut masa depan anak bangsa,” ujarnya. Puspha Sumut, lanjutnya, akan terus mengawal dan menekan aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dalam perkara ini. Ia menegaskan, tidak boleh ada kompromi dalam penanganan dugaan korupsi dana pendidikan. “Ini uang rakyat, untuk rakyat miskin. Kalau dikorupsi, itu kejahatan luar biasa. Kejatisu harus segera bertindak, bukan diam,” pungkasnya. (Tim)
banner 728x250

Pimpinan Universitas Indonesia ( UI ) mengecam keras atas ulah  Pelecehan Verbal  yaitu 16  Mahasiswa  tersebut dan Menteri Pendidikan  harus memantau perkembangan kasus ini semoga keadilan tidak di perjual belikan.

Pimpinan Universitas Indonesia ( UI ) mengecam keras atas ulah  Pelecehan Verbal  yaitu 16  Mahasiswa  tersebut dan Menteri Pendidikan  harus memantau perkembangan kasus ini semoga keadilan tidak di perjual belikan.

banner 120x600
banner 468x60
BAGIKAN

 

banner 325x300

Jakarta, Galaxy Monitor.id ( GM ) 15 April 2026*

Pimpinan umum Galaxy Monitor.id (GM ) R, BRAMPU ,SH  di sapa “Bram ” mengapresiasi atas kinerja pihak universitas Indonesia terkait  kasus yang sudah beredar di medsos  tentang 16 mahasiswa angkatan  2023 dan Dosen mendapat  sanksi tegas tentang Tindak Pidana kekerasan seksual UU  No .12/2023 di proses jalur hukum .

HUKUM*
1. Berbagai kalangan mendesak supaya 16 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) angkatan 2023 yang menjadi pelaku pelecehan verbal ke mahasiswi dan dosen, mendapat sanksi tegas dari kampus dan diproses jalur hukum. Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayanti hari ini minta kasus itu harus ditangani dengan menggunakan UU No. 12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) guna memberi efek jera.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Devi Rahayu mendesak penanganan kasus itu harus berpusat pada korban, yang memastikan pemulihan psikologi, sosial, dan akademik mereka. Para mahasiswa itu melakukan pelecehan verbal melalui grup medsos mereka, yang kemudian bocor ke publik. Mereka sudah mengaku, dan meminta maaf.

Pimpinan FH UI sudah mengecam ulah 16 mahasiswa tersebut. Pihak UI mengaku sedang menangani kasus itu. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan sudah berkoordinasi dengan rektor UI, dan terus memantau perkembangan penanganannya, termasuk memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang semestinya.

2. Anggota Polda Kepulauan Riau, Brigadir Dua Natanael Simanungkalit, tewas dianiaya seniornya pada Senin (13/4/2026), karena tidak ikut kerja bakti. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepulauan Riau Kombes Eddwi Kurniyanto mengungkapkan, penyelidikan sedang dilakukan dengan memeriksa 10 saksi. Satu orang, Bripda AS, sudah ditetapkan sebagai pelaku. Atas kasus tersebut, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam meminta Polri membangun sistem pengawasan internal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

3. Satu lagi pengamat politik yang dilaporkan ke polisi karena pernyataannya, yakni dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, setelah Saiful Mujani. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto hari ini, laporan itu diajukan oleh orang berinisial RKS. Isi laporannya menyangkut dugaan ujaran kebencian di media elektronik yang dilakukan Ubedilah Badrun. Mantan Wapres Jusuf Kalla juga dilaporkan ke polisi oleh beberapa ormas Kristen atas ucapannya di sebuah acara di UGM yang dinilai menista agama.

*POLITIK*
Ratusan akademisi dan aktivis dari berbagai universitas dan institusi melakukan diskusi mengenai kondisi Indonesia saat ini di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Ketua Dewan Guru Besar FKUI Teddy Prasetyono hari ini mengungkapkan, pertemuan ini untuk menganalisis kondisi Indonesia, menemukan pemikiran baru, dan merumuskan langkah konkrit untuk mendampingi rakyat, terutama kelompok miskin dan rentan.

Mereka yang hadir antara lain akademisi IPB Damayanti Buchori, guru besar UGM Zainal Arifin Mochtar, akademisi Universitas Andalas Feri Amsari, guru besar UIN Saiful Mujani, akademisi UIN Sukidi, aktivis Usman Hamid, akademisi IKJ Hilmar Farid, akademisi Undip Zainal Muttaqin, guru besar UI Sulistyowati Irianto, guru besar Unpad Susi Dwi Harijanti, dan peneliti dari Celios, Bhima Yudhistira.

Salah seorang peserta diskusi, Ubedilah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengatakan, dari diskusi tersebut disimpulkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami kerusakan secara sistemik di berbagai bidang akibat buruknya kepemimpinan nasional.

*EKONOMI*
1. Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi April, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi WEO edisi Januari, 5,1%. IMF juga memangkas pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,1%. Dalam WEO edisi April, IMF menekankan dampak perang yang memberatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Proyeksi untuk Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan China yang hanya tumbuh 4,4%, dan Filipina yang 4,1%. Namun, India diperkirakan tumbuh lebih tinggi, yakni 6,5%.

Sementara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan optimismenya, ekonomi tumbuh di atas 5,1%. Di acara _media briefing_, Senin lalu, Airlangga yakin pertumbuhan kuartal I-2026 akan mencapai sekitar 5,5%. Ia optimistis memasuki kuartal II ekonomi dalam posisi kuat. Itu tercermin dari inflasi yang terkendali, surplus perdagangan selama 70 bulan, dan tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi. Sektor manufaktur masih di fase ekspansi dengan indeks 50,1, cadangan devisa tetap kuat USD 148,2 miliar.

2. Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir Februari mencapai USD 437,9 miliar, setara Rp 7.503,45 triliun (asumsi rupiah Rp 17.135/USD). Angka ini naik dari Januari yang USD 434,9 miliar (Rp 7.452,01 triliun). ULN Indonesia tumbuh 2,5% (yoy), lebih tinggi dari Januari yang tumbuh 1,7%. Peningkatan ULN terutama didorong oleh ULN sektor publik, khususnya BI, seiring masuknya modal asing ke instrumen moneter, yakni SRBI. Sementara, posisi ULN swasta mengalami penurunan.

Dari ULN publik, ULN pemerintah tercatat USD 215,9 miliar. Secara tahunan, tumbuh 5,5% (yoy), sedikit di bawah pertumbuhan Januari 5,6% (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang. Sementara peningkatan ULN BI didorong kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter, sejalan dengan operasi moneter _pro-market_ dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Baca juga:  Polda Sumatera Utara Berikan Dukungan Psikososial Kepada Anak Korban Peristiwa Pencu

Sedangkan ULN swasta tercatat sebesar USD 193,7 miliar, turun 0,7% (yoy). Perkembangan ULN swasta dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang masing-masing turun 2,8% (yoy) dan 0,2% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta.

3. Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita mengaku tengah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga keberlangsungan industri plastik di tengah gangguan pasokan akibat perang. Salah satu opsi adalah pemberian subsidi, khususnya untuk menopang industri kecil dan menengah (IKM). Agus mengakui persoalan utama industri saat ini terletak pada aspek harga (_pricing_) dan ketersediaan pasokan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Hasan mengatakan, harga plastik bisa naik 60%-70%, dan semua produk menggunakan plastik. Ia memperingatkan dunia usaha berpotensi terganggu, bahkan produksi terancam berhenti pada Mei akibat terhambatnya rantai pasok global. Kelangkaan bahan baku, terutama yang berbasis impor seperti turunan minyak bumi, mulai dirasakan luas oleh industri. Kondisi ini berisiko mengganggu keberlanjutan produksi, terutama di sektor makanan dan minuman yang sangat bergantung pada plastik.

Sementara Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, pasar plastik telah masuk fase baru, yakni “ganti harga”, dipicu gangguan pasokan global. Harga bahan baku plastik yang sebelumnya sekitar USD 1.000 per metrik ton, kini sudah naik hingga USD 1.800, atau naik hampir 80%. Sehingga harga produk plastik jadi naik antara 40%-80%, mencakup kemasan yang banyak digunakan pelaku UMKM. Salah satu alternatif sumber bahan baku lain adalah AS, tapi konsekuensinya waktu pengiriman lebih lama dan biaya logistik lebih tinggi.

*TRENDING MEDSOS*
1. Nama Surya Paloh menjadi salah satu yang paling dicari di Google, menyusul aksi demonstrasi kader Partai Nasdem ke kantor Majalah Tempo, kemarin. Nasdem marah karena tersinggung atas sampul bergambar Surya Paloh. Edisi Majalah Tempo terbaru menurunkan laporan mengenai wacana _merger_ Nasdem dengan Partai Gerindra.

2. Selain kata “Pelecehan” dan “FH UI” yang masih _trending_, “Pertemuan Prabowo” juga _trending_ di X bersama kata “Rusia”. Warganet di X mengglorifikasi pertemuan Prabowo-Putin dengan narasi diplomasi aktif Prabowo memperkuat posisi Indonesia.

_*HIGHLIGHTS*_
1. Langkah ratusan akademisi dari berbagai kampus di Indonesia untuk mendiskusikan kondisi negeri saat ini, patut mendapat apresiasi. Tindakan mereka merupakan bentuk dari tanggungjawab yang melekat pada diri mereka sebagai intelektual. Sejarah mencatat bahwa dalam setiap momen penting perjalanan bangsa ini selalu ada peran sentral kaum intelektual.
2. Kekerasan fisik di internal institusi negara, kembali terjadi. Nyawa melayang sia-sia hanya untuk memuaskan nafsu senior terhadap juniornya. Kita harus mengecam keras kejadian-kejadian yang masih saja terus berulang. Mereka ada di institusi itu dibiayai dengan uang rakyat untuk melayani dan melindungi hak rakyat. Para pelaku kekerasan itu layak diberhentikan karena telah menyalahgunakan kepercayaan rakyat yang menafkahinya.
3. Perekonomian Indonesia kembali bergerak dalam bayang-bayang ketidakpastian global dan kelemahan struktural domestik yang belum terselesaikan. Revisi turun proyeksi IMF menjadi 5%, menegaskan bahwa momentum pertumbuhan mulai kehilangan daya dorong, sementara tekanan dari luar yakni perang, disrupsi rantai pasok, dan lonjakan harga bahan baku seperti plastik hingga 80%, mulai merambat langsung ke sektor riil, bahkan berpotensi menghentikan produksi dalam waktu dekat. Ketergantungan tinggi pada impor bahan baku dan lemahnya diversifikasi industri memperlihatkan kerentanan mendasar yang selama ini tertutupi oleh stabilitas makro. Di sisi lain, peningkatan utang luar negeri, khususnya yang didorong oleh arus modal ke instrumen moneter, menunjukkan stabilitas yang semakin bergantung pada sentimen eksternal dan bukan kekuatan domestik yang solid. Ketika dinamika hukum dan politik juga diwarnai oleh ketegangan, pelaporan, dan erosi kepercayaan institusional, risiko terhadap iklim usaha dan investasi menjadi semakin nyata. Namun demikian, masih terdapat bantalan yang menahan laju perlambatan ini: inflasi yang relatif terkendali, cadangan devisa yang cukup kuat, surplus perdagangan yang konsisten, serta konsumsi domestik yang relatif terjaga. Ini memberi ruang bagi pemerintah untuk tidak sekadar bertahan, tetapi melakukan koreksi struktural misalnya dengan memperkuat ketahanan industri, memperbaiki kepastian kebijakan, dan membangun kembali kepercayaan. Ini semua agar pertumbuhan tidak hanya bertahan secara angka, tetapi juga bertransformasi menjadi fondasi kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

Team Galaxy Monitor.id ( GM )

Harus Berimbang dan Persuasif 

                 0823 8204 9206.

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *