DELI SERDANG , Galaxy Monitor.id (GM) 21 Juli. 2026.
Polemik di lingkungan Pemkab Deli Serdang kembali memanas. Kali ini, Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, disorot tajam publik karena kebijakan mutasi ASN yang dinilai sangat tidak etis dan terkesan sebagai bentuk “balas dendam” kekuasaan.
Seorang ASN senior, Azwar, tiba-tiba dimutasi dari posisinya di Dinas Kesehatan ke Kantor Camat Sibolangit. Yang membuat publik geram, mutasi ini dilakukan tepat saat Azwar sedang memperjuangkan keadilan dengan melapor ke BKN Regional VI Medan terkait dugaan manipulasi data di instansinya.
“Politik Balas Dendam” di Balik Seragam ASN?
Bagi banyak orang, ini bukan sekadar urusan pindah kantor. Memindahkan seorang ASN senior golongan IV.b menjadi staf biasa di bawah seorang Camat golongan III.d yang merupakan juniornya, adalah tindakan yang sangat merendahkan martabat birokrasi.
“Ini jelas cara halus untuk membungkam orang yang berani bicara jujur. Sibolangit bukan sekadar tempat kerja, itu adalah tempat yang selama ini dikenal sebagai ‘pembuangan’ bagi siapa saja yang tidak disukai penguasa,” ujar salah satu pengamat yang menyoroti kasus ini.
Dalih “Kepentingan Dinas” yang Sulit Diterima Akal Sehat
Meskipun BKPSDM Deli Serdang berdalih mutasi ini untuk “kepentingan dinas”, warga menilai alasan tersebut terlalu dibuat-buat. Masyarakat bertanya-tanya: bagaimana mungkin kepentingan dinas mengharuskan seorang pejabat tinggi “dibuang” ke pelosok tepat saat dia sedang melaporkan kecurangan?
Apakah bupati lupa bahwa ASN juga punya hak untuk melapor jika melihat pelanggaran? Bukannya diapresiasi karena berani melaporkan dugaan manipulasi, sang pelapor justru “dihukum” dengan dimutasi ke tempat yang jauh.
Pola yang Berulang: Anti Kritik?
Kekecewaan warga terhadap Bupati Asri Ludin Tambunan seolah menemukan pembenarannya. Sebelumnya, Bupati juga sempat viral karena pernyataannya yang terkesan enggan menerima keluhan warga soal jalan rusak, dengan menyuruh warga bayar pajak dulu. Kini, terhadap bawahannya sendiri yang kritis, langkah yang diambil pun terasa represif.
“Kalau pejabat publik tidak bisa menerima kritik dan malah memakai kekuasaannya untuk menindas orang yang jujur, lalu bagaimana nasib rakyat kecil yang ingin mengadu? Ini sinyal bahaya bagi demokrasi di Deli Serdang,” tambah sumber tersebut.
Langkah Hukum Harus Ditempuh
Masyarakat mendesak agar praktik “pembungkaman” seperti ini dihentikan. Azwar diharapkan tidak tinggal diam. Langkah hukum mulai dari laporan ke Ombudsman hingga menggugat ke PTUN adalah jalan yang tepat untuk menguji apakah mutasi ini benar-benar demi kepentingan dinas, atau sekadar nafsu kekuasaan semata.
Publik Deli Serdang kini menunggu: akankah BKN dan instansi terkait berani menindak tegas dugaan penyalahgunaan wewenang ini, ataukah akan terus dibiarkan hingga sistem birokrasi kita benar-benar dikuasai oleh rasa takut?.
Team Galaxy Monitor.id ( GM )
Harus Berimbang dan Persuasif