Poldasu Serahkan Dugaan Penebangan Mahoni ke Polres Simalungun, Cek TKP Dinilai Tidak Prosedural

Pematangsiantar, Galaxy Monitor.id

26 Pebruari 2026

Dugaan penebangan pohon mahoni tanpa prosedur hukum yang benar kini ditangani Polres Simalungun, setelah DPN BAKUMKU melaporkannya ke Polda Sumatera Utara. Penebangan terjadi di sepanjang jalan provinsi, mulai dari depan Pengadilan Agama hingga Lapas Pematangsiantar.

Penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polres Simalungun melakukan cek TKP pada Kamis (26/2/2026) pukul 12.32–13.32 WIB. DPN BAKUMKU menilai kegiatan tersebut tidak prosedural, antara lain karena undangan resmi dan daftar pihak yang hadir tidak jelas, serta pihak yang hadir sebagaimana dalam surat ada yang tidak hadir dalam agenda cek TKP tapi Cek TKP Tetap dilaksanakan oleh penyidik.

Selanjutnya belum ada pemasangan garis polisi dan verifikasi jumlah pohon secara menyeluruh, melainkan hanya sampling yang didokumentasikan dibeberapa objek saja. Berdasarkan pengamatan kasat mata dilapangan DPN BAKUMKU, jumlah pohon yang ditebang diperkirakan mencapai 120 batang, berbeda dengan data Camat Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang menyebut 80 batang.

Organisasi ini juga menyoroti koordinasi antar-aparat penegak hukum yang dinilai perlu diperjelas, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Terkait Pengerusakan Lingkungan, perwakilan Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menyarankan reboisasi, meski sebagian warga khawatir akan akibat risiko pohon tumbang.

DPN BAKUMKU menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan, termasuk penelusuran lokasi penyimpanan hasil tebangan dan pendataan alat yang digunakan. Ketua Umum Nasional DPN BAKUMKU menegaskan pihaknya berharap evaluasi terhadap penyidik yang tidak memahami prosedural cek TKP dapat dilakukan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Herison Manullang, SH, ketika dikonfirmasi melalui VIA Whatshapp Menyampaikan dengan Singkat, hanya mengatakan Sudah Diproses, Tanpa Menjelaskan Lebih Lanjut Apa Tujuan kalimat Sudah diproses.

Team Galaxy Monitor.id ( GM )

Kapolrestabes Medan Arahkan Personel Tetap Humanis dalam Pengamanan Aksi KBMN di DPRD Sumut *MEDAN,–* Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Nommensen (KBMN) Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (22/6/2026). Aksi yang membawa enam tuntutan terkait kebijakan nasional tersebut berlangsung dinamis, namun tetap dapat dikendalikan berkat pendekatan humanis, sabar, dan dialogis dari aparat gabungan. Sejak awal kegiatan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak turun langsung memantau jalannya pengamanan di lapangan. Bersama personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, ia memastikan penyampaian aspirasi mahasiswa dapat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Massa KBMN tiba di depan Gedung DPRD Sumatera Utara setelah melakukan long march. Dalam aksinya, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, revisi UU TNI dan UU Polri, stabilisasi ekonomi nasional, pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat, serta revitalisasi pendidikan nasional. Dalam perjalanannya, situasi sempat mengalami peningkatan eskalasi ketika sebagian massa berupaya menerobos barikade, membakar ban, serta melempar botol air mineral ke arah area pengamanan. Meski demikian, aparat tetap bersikap tenang, tidak terpancing, dan mengedepankan pendekatan persuasif. Di tengah situasi tersebut, Kapolrestabes Medan kembali menegaskan arahan kepada seluruh personel agar tetap mengedepankan sikap humanis. “Saya minta seluruh personel tetap sabar, humanis, dan jangan terpancing. Tugas kita adalah mengamankan serta melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum,” tegasnya melalui pengeras suara. Arahan itu menjadi pedoman penting bagi seluruh personel di lapangan. Pendekatan dialogis terus diutamakan meski situasi beberapa kali memanas akibat aksi dorong dan pelemparan. Ketegangan kembali muncul saat massa mengetahui keberadaan Rektor Universitas HKBP Nommensen di dalam Gedung DPRD Sumut. Sejumlah mahasiswa menyampaikan kekecewaan karena sebelumnya permohonan penggunaan atribut kampus dalam aksi tidak disetujui pihak universitas. Koordinator aksi, Mujijat Silalahi, menyampaikan bahwa pihaknya telah lebih dahulu mengajukan pemberitahuan serta permohonan izin penggunaan atribut kampus, namun ditolak dengan alasan aspirasi tersebut tidak mewakili seluruh mahasiswa. Kekecewaan massa semakin meningkat ketika mengetahui adanya pertemuan antara pihak rektorat dan legislatif di dalam gedung, yang kemudian memicu kembali aksi protes di luar area pengamanan. Di tengah dinamika tersebut, aparat kepolisian terus membuka ruang komunikasi dan mendorong terciptanya dialog antara mahasiswa dan DPRD Sumut. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika perwakilan DPRD akhirnya menerima massa aksi untuk berdialog. Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H. Salman Alfarisi, Lc., M.A. dari Fraksi PKS serta Anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum. dari Fraksi Partai Golkar. Pertemuan berlangsung terbuka dan diisi dengan penyampaian seluruh tuntutan mahasiswa. Meski sebagian massa masih menyampaikan kekecewaan karena pimpinan DPRD tidak hadir langsung, aparat tetap menjaga suasana tetap kondusif dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan pelayanan humanis. Pada beberapa momen ketika terjadi aksi dorong dan pelemparan, petugas tetap bertindak terukur, profesional, dan tidak melakukan tindakan berlebihan. Berkat kesabaran seluruh unsur pengamanan, komunikasi yang baik, serta pendekatan dialogis, situasi akhirnya dapat dikendalikan tanpa terjadi bentrokan. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib dan kembali ke Universitas HKBP Nommensen. Secara keseluruhan, pengamanan aksi melibatkan 644 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Perhubungan. Aksi berlangsung aman dan kondusif, sekaligus mencerminkan komitmen aparat dalam mengawal kebebasan menyampaikan pendapat secara humanis, profesional, dan berkeadilan. *(Tim)*

Personel Jajaran Kodim 0808/Blitar Gelar Latihan Menembak Senjata Ringan Semester I

Ombudsman Soroti Kesiapan Higiene Sanitasi dan Tata Kelola Pengawasan SPPG di Sumatera Utara

PUSPHA Dan Mahasiswa Peringatkan Pejabat Dan Petinggi Parpol Jangan intervensi Kasus Korupsi KIP-K

*Semangat Baru Mengawal Gerbang Indonesia di NTT, Saroha Manullang resmi dilantik jadi Kakanwil Ditjen Imigrasi NTT*

Bersama Ketua Umum Antonius TuDialog Interaktif DPW Sopo ATRestorasi Bersatu & Sosialisasimanggor Dihadiri Ratusan Orang