Pelindo Regional 1 Hadiri Undangan Wali Kota Medan

MEDAN, Media Online Galaxy Monitor.id ( GM ). 09 Juli 2026 .

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menghadiri undangan Wali Kota Medan yang diselenggarakan di Grand City Hall Medan, Rabu (8/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Medan dan para pemangku kepentingan strategis dalam mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Medan.

Kehadiran Pelindo Regional 1 menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja. Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Medan.

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, mengatakan bahwa Pelindo Regional 1 menyambut baik kolaborasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Medan dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca juga: *_Press Release_* *Rapat Penyelesaian Konflik Agraria, Wamen Viva Yoga: Sinergi Pemerintah dan DPR Untuk Menuntaskan Sengketa Lahan* “Sinergi antara DPR dan Pemerintah penting agar penyelesaian sengketa lahan bisa segera tuntas”, ujar Wakil Menteri Transmigasi Viva Yoga Mauladi selepas mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR. Rapat yang digelar di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 21/1/2026, yang dihadiri oleh anggota Pansus dari semua fraksi DPR itu dipimpin oleh Koordinator Pansus, Saan Mustopa, dan Ketua Harian Pansus, Siti Hediati Soeharto. Dari Pemerintah, hadir dalam rapat itu Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Desa dan Pembanguanan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Lebih lanjut Viva Yoga menuturkan dalam rapat Saan Mustopa meminta kepada masing-masing kementerian untuk menyampaikan masalah terkait tumpang-tindih lahan di kawasan hutan. Saat ini ada ribuan desa dalam kategori tertinggal dan terbelakang karena masuk dalam kawasan hutan sehingga segala akses untuk kebutuhan desa dan penduduknya menjadi terbatas, seperti kesulitan membangun infrastruktur. Masalah tumpang-tindih lahan di kawasan hutan, tidak hanya menimpa desa, ada ribuan bidang lahan di kawasan transmigrasi juga mengalami hal yang demikian. Menurut Viva Yoga masalah ini harus segera dituntaskan agar adanya kepastian hukum terkait kepemilikan lahan dan tidak terhambatnya roda pembangunan di sana. Diungkap ada 17.655 bidang tanah transmigrasi berada di kawasan hutan. Dari bidang tanah di kawasan hutan, 4.356 bidang sudah dilepaskan dari status kawasan hutan, 593 bidang proses pelepasan, 9.107 bidang diselesaikan melalui perhutanan sosial, dan 917 bidang dipertimbangkan untuk pelepasan. Selain penyelesaian melalui mekanisme di atas, ada lahan seluas 2.682 bidang yang perlu diinvetarisasi dan verifikasi lapangan. “Yang belum tuntas kebijakannya akan diselesaikan melalui Pansus ini”, ujarnya. Viva Yoga optimis tumpang-tindih lahan di kawasan transmigrasi bisa segera tuntas. Dirinya optimis sebab dalam rapat tersebut Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR memberi dukungan agar kementerian terkait untuk secara bersama memetakan objek reforma agraria yang berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. “Adanya dukungan dari Pansus kepada Pemerintah untuk mempercepat pembuatan kebijakan Satu Peta (One Map Policy)”, ujar mantan Anggota Komsi IV DPR dua periode itu. Dikatakan, Pansus meminta kepada kementerian terkait agar mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan dan berkomitmen untuk bersinergi dalam pembangunan.

“Pelindo Regional 1 mendukung setiap upaya kolaboratif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan dunia usaha menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujar Fadillah.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pelindo Regional 1 berharap kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Kota Medan dapat terus diperkuat, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung tercapainya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh.

Sebagai BUMN yang berperan dalam sektor kepelabuhanan dan logistik nasional, Pelindo Regional 1 akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah melalui kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga

Rekomendasi untuk kamu

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan