Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Dipecat!!

Jakarta, Galaxy Monitor.id 19 Pebruari 2026

Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro terkait kasus narkoba yang menjeratnya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sanksi tersebut dijatuhkan setelah Majelis Sidang menyatakan Didik terbukti bersalah karena meminta dan menerima uang dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota.

“(Uang diserahkan) melalui Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota atas nama AKP M (Malaungi) yang bersumber dari pelaku bandar narkotika di wilayah Bima Kota,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, pada Kamis.(19/2/2026)

Majelis Sidang KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar merupakan perbuatan tercela. Selain itu, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama tujuh hari, terhitung sejak 13 Februari hingga 19 Februari.

“Dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” ujarnya.

Baca juga: *_Press Release_* *Rapat Penyelesaian Konflik Agraria, Wamen Viva Yoga: Sinergi Pemerintah dan DPR Untuk Menuntaskan Sengketa Lahan* “Sinergi antara DPR dan Pemerintah penting agar penyelesaian sengketa lahan bisa segera tuntas”, ujar Wakil Menteri Transmigasi Viva Yoga Mauladi selepas mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR. Rapat yang digelar di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 21/1/2026, yang dihadiri oleh anggota Pansus dari semua fraksi DPR itu dipimpin oleh Koordinator Pansus, Saan Mustopa, dan Ketua Harian Pansus, Siti Hediati Soeharto. Dari Pemerintah, hadir dalam rapat itu Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Desa dan Pembanguanan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Lebih lanjut Viva Yoga menuturkan dalam rapat Saan Mustopa meminta kepada masing-masing kementerian untuk menyampaikan masalah terkait tumpang-tindih lahan di kawasan hutan. Saat ini ada ribuan desa dalam kategori tertinggal dan terbelakang karena masuk dalam kawasan hutan sehingga segala akses untuk kebutuhan desa dan penduduknya menjadi terbatas, seperti kesulitan membangun infrastruktur. Masalah tumpang-tindih lahan di kawasan hutan, tidak hanya menimpa desa, ada ribuan bidang lahan di kawasan transmigrasi juga mengalami hal yang demikian. Menurut Viva Yoga masalah ini harus segera dituntaskan agar adanya kepastian hukum terkait kepemilikan lahan dan tidak terhambatnya roda pembangunan di sana. Diungkap ada 17.655 bidang tanah transmigrasi berada di kawasan hutan. Dari bidang tanah di kawasan hutan, 4.356 bidang sudah dilepaskan dari status kawasan hutan, 593 bidang proses pelepasan, 9.107 bidang diselesaikan melalui perhutanan sosial, dan 917 bidang dipertimbangkan untuk pelepasan. Selain penyelesaian melalui mekanisme di atas, ada lahan seluas 2.682 bidang yang perlu diinvetarisasi dan verifikasi lapangan. “Yang belum tuntas kebijakannya akan diselesaikan melalui Pansus ini”, ujarnya. Viva Yoga optimis tumpang-tindih lahan di kawasan transmigrasi bisa segera tuntas. Dirinya optimis sebab dalam rapat tersebut Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR memberi dukungan agar kementerian terkait untuk secara bersama memetakan objek reforma agraria yang berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. “Adanya dukungan dari Pansus kepada Pemerintah untuk mempercepat pembuatan kebijakan Satu Peta (One Map Policy)”, ujar mantan Anggota Komsi IV DPR dua periode itu. Dikatakan, Pansus meminta kepada kementerian terkait agar mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan dan berkomitmen untuk bersinergi dalam pembangunan.

Trunoyudo menambahkan, AKBP Didik menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding.(Red/Tim)

Kapolres Tapteng Tinjau Lokasi Longsor di Sitahuis: Serahkan Bansos dan Serap Aspirasi Warga

Hauling di Jalan Umum, Warga Sikui Uji Ketegasan Bupati dan DPRD

Mahasiswa STIK Angkatan 83 Laksanakan Kegiatan Bersih-Bersih Tempat Ibadah di Masjid Jami’ Al Hidayah Menasah Reudeup Aceh Utara // Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pengabdian Masyarakat (Dianmas), Mahasiswa STIK Lemdiklat Polri Angkatan 83 kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa kerja bakti pembersihan tempat ibadah di Masjid Jami’ Al Hidayah, Menasah Reudeup, Kabupaten Aceh Utara, pada Kamis (19/02/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Mahasiswa STIK terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah yang terdampak banjir serta membutuhkan pembersihan agar dapat kembali digunakan secara nyaman oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Mahasiswa STIK bersama masyarakat setempat melakukan pembersihan bagian dalam dan luar masjid, termasuk ruang salat, halaman, tempat wudu, serta saluran air yang terdampak lumpur dan sisa material banjir. Kegiatan dilakukan secara gotong royong dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Mahasiswa STIK juga berkoordinasi dengan pengurus Masjid Jami’ Al Hidayah dan perangkat desa Menasah Reudeup guna memastikan proses pembersihan berjalan tertib dan efektif. Kehadiran Mahasiswa STIK tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga menjadi bentuk nyata solidaritas dan dukungan moril kepada masyarakat. Melalui kegiatan bersih-bersih tempat ibadah ini, diharapkan Masjid Jami’ Al Hidayah dapat kembali difungsikan secara optimal sebagai pusat ibadah dan aktivitas keagamaan warga. Kegiatan ini sekaligus menjadi implementasi nilai-nilai Polri Presisi yang mengedepankan pelayanan, kepedulian, dan penguatan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat.(Red/Tim)

Modus Kadis PU Labura Tersangka Penipuan: Janjikan Proyek-Minta Rp 600 Juta

Bangun Kekuatan Spiritual, Satuan Brimob Polda Sumut Mantapkan Mental dan Iman Personel Lewat Binrohtal

Rutan Labuhan Deli Kerja Bakti Jelang Ramadan, Bersihkan Masjid dan Perkuat Kepedulian Sosial.