Jakarta, Galaxy Monitor id. 27 Pebruari. 2026
JANUARI 2026 baru berjalan sebulan ketika angka-angka fiskal berbicara lebih keras dari pidato politik. APBN tercatat defisit Rp54,6 triliun, terdalam lima tahun terakhir, melampaui tekanan era pandemi yang disebut ujian terberat keuangan negara.
Di tengah beban utang meningkat dan belanja negara terakselerasi, publik disuguhi klaim tak ada pemangkasan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintahan Prabowo menegaskan MBG bersumber dari efisiensi, bukan dana pendidikan, Jumat.(27/2/26)
Namun, PDI Perjuangan membuka dokumen anggaran dan menemukan fakta berbeda. Dari total Rp769 T dana pendidikan, Rp223 T disebut tersedot membiayai MBG, angka yang tak mungkin disebut sisa efisiensi.
Jika benar, ketentuan mandatory spending 20 persen APBN untuk pendidikan tidak terpenuhi. Artinya terjadi pergeseran anggaran dan potensi pelanggaran amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas negara.
Baca juga: Capai 12.090 Penindakan, Operasi Keselamatan Toba 2026 Dorong Disiplin Pengguna Jalan Medan – Memasuki hari ke-11 pelaksanaan Operasi Keselamatan Toba 2026 yang dimulai sejak 2 Februari 2026, Polda Sumatera Utara mencatat tren positif dalam upaya membangun budaya tertib berlalu lintas. Pendekatan edukatif, preventif, dan penegakan hukum berbasis teknologi terbukti berdampak signifikan terhadap penurunan pelanggaran di jalan raya. Berdasarkan data hari ke-11, Kamis (12/2/2026), jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas tercatat sebanyak 1.423 kasus. Angka ini turun 57,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 3.329 kasus. Penurunan ini menjadi indikator meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat selama operasi berlangsung. Penindakan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tercatat sebanyak 334 kasus, meningkat dari 91 kasus pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan optimalisasi sistem penindakan berbasis elektronik yang lebih transparan dan akuntabel. Sementara itu, penindakan non-ETLE turun signifikan menjadi 74 kasus dari sebelumnya 975 kasus. Teguran kepada pelanggar juga turun menjadi 983 dari 2.263 pada tahun lalu. Petugas juga melakukan penindakan terhadap 5 kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum (travel) tanpa izin serta 27 kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) yang berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Secara kumulatif sejak hari pertama hingga hari ke-11, total penindakan mencapai 12.090 tindakan, terdiri dari 2.026 tilang ETLE, 678 non-ETLE, 9.248 teguran, 22 penindakan travel ilegal, dan 116 penindakan terhadap kendaraan ODOL. Kabid Humas Polda Sumatera Utara menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari masifnya kegiatan edukasi, penyuluhan, kampanye keselamatan, serta kehadiran personel di titik rawan pelanggaran dan kecelakaan. “Operasi ini tidak semata-mata soal penindakan, tetapi bagaimana membangun kesadaran kolektif masyarakat. Data hari ke-10 menunjukkan tren yang sangat positif. Penurunan pelanggaran hingga lebih dari 57 persen menjadi bukti bahwa pendekatan humanis dan edukatif mulai membuahkan hasil,” ujarnya. Ia menambahkan, peningkatan penggunaan ETLE merupakan bagian dari transformasi penegakan hukum yang modern dan presisi. “Kami mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Tertib berlalu lintas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain,” tegasnya. Dengan capaian hingga hari ke-10 ini, Operasi Keselamatan Toba 2026 menunjukkan arah yang konstruktif, di mana edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum berjalan seimbang demi menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Sumatera Utara.
PDIP menyebut klaim “tidak ada pemangkasan” runtuh oleh data. Dua poinnya jelas: MBG mengambil anggaran pendidikan dan porsi 20 persen pendidikan dalam APBN tak lagi utuh sesuai konstitusi.
Ironisnya, saat kementerian dan lembaga dipaksa diet—memangkas seremonial, kunker, kegiatan di hotel—anggaran MBG justru mengalir deras. Program sosial ini menjadi ladang proyek, dinikmati segelintir penguasa yang diduga meraup keuntungan besar.
Di lapangan, cerita bermunculan: makanan basi, distribusi tak layak, hingga kasus anak-anak keracunan yang disebut hanya 0,00017 persen. Ketika ratusan triliun berputar di pusat, kualitas di daerah dipertanyakan, seolah ada jarak antara niat dan praktik.
Defisit Rp54,6 T pada Januari 2026 menjadi latar polemik ini. Saat ruang fiskal menyempit dan utang membengkak, setiap rupiah semestinya dipertanggungjawabkan transparan.
Dengan membongkar data, PDIP menggeser perdebatan dari slogan ke fakta. Di tengah klaim tak ada pemangkasan pendidikan untuk MBG, pertanyaan publik: jika bukan dari dana pendidikan, dari pos mana Rp223 triliun itu berasal, dan mengapa jejaknya terlihat di sana?.
( Team Galaxy Monitor.id ) GM
