
MEDAN , Galaxy Monitor.id 29 (GM) November 2026.
Proyek pembangunan dan pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, senilai Rp5.310.606.356 resmi diadukan Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Pengaduan tersebut mempersoalkan dasar hukum kegiatan, proses penganggaran, mekanisme tender, dugaan pengarahan penyedia hingga penyalahgunaan kewenangan.
DUMAS bernomor 040/GEMPAR-SU/DUMAS/XI/2026 diserahkan melalui PTSP Kejati Sumut pada Rabu (18/11/2026). Bukti tanda terima resmi telah dikantongi GEMPAR-SUMUT. Kini, seluruh proses proyek Rp5,3 miliar tersebut diminta dibuka dan diperiksa aparat penegak hukum.
Tiga kegiatan menjadi objek pengaduan, yakni pembangunan gedung SPPG senilai Rp4 miliar, pengadaan barang Rp825 juta dan pengadaan mobil Rp485.606.356. GEMPAR-SUMUT mempertanyakan apakah seluruh kegiatan telah melalui prosedur pengadaan yang benar atau justru terdapat proses yang menguntungkan pihak tertentu.
Persoalan mendasar terletak pada dasar hukum dan kronologi pelaksanaan. GEMPAR-SUMUT menyebut pembangunan SPPG diduga telah dimulai sekitar Agustus 2025, sedangkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis baru berlaku pada 17 November 2025.
Kejanggalan waktu tersebut tidak cukup dijawab dengan alasan proyek merupakan bagian dari program pemerintah. Kejati Sumut harus membongkar siapa yang menggagas, memasukkan anggaran, menyetujui hingga memerintahkan pelaksanaan proyek sebelum Perpres tersebut berlaku. Periksa tanggal dokumen perencanaan, penganggaran, penetapan penyedia dan kontrak. Jangan sampai proyek Rp5,3 miliar sudah direalisasikan, tetapi pejabat pengambil keputusan dan dasar kewenangannya justru tidak jelas.
GEMPAR-SUMUT mempertanyakan apakah pembangunan gedung senilai Rp4 miliar benar-benar melalui tender terbuka LPSE, siapa peserta lelang, bagaimana proses penetapan pemenang dan bagaimana CV S.S. ditetapkan sebagai pelaksana. Seluruh dokumen penawaran, kualifikasi dan teknis harus diperiksa untuk mengungkap kemungkinan pengondisian penyedia.
Pengadaan barang Rp 825 juta dan mobil Rp485,6 juta juga tidak boleh luput. Kejati Sumut diminta memeriksa mekanisme pengadaan, penentuan spesifikasi, kewajaran harga, penetapan penyedia hingga bukti pembayaran. Jangan sampai pengadaan miliaran rupiah hanya terlihat tertib dalam dokumen, tetapi proses dan hasilnya tidak sesuai ketentuan.
Dalam DUMAS, GEMPAR-SUMUT turut meminta pemeriksaan terhadap sejumlah inisial, yakni R dan A.M. dari unsur pejabat CIKATARU Deli Serdang, A.P.S. dari unsur pejabat PBJ, serta G.A.S. dan J.C.S. dari unsur instansi vertikal. Pemeriksaan diperlukan untuk menelusuri peran masing-masing dalam perencanaan, penganggaran dan pengadaan.
Keterkaitan CV S.S. sebagai pelaksana juga diminta dibongkar melalui pemeriksaan rekam jejak unggahan dokumen LPSE, dokumen administrasi, teknis, kualifikasi dan penawaran. Kontrak, berita acara pekerjaan, serah terima serta pembayaran harus dicocokkan untuk mengetahui apakah proses pengadaan berjalan sesuai aturan.
GEMPAR-SUMUT juga mendesak pemeriksaan fisik bangunan, volume pekerjaan, mutu material dan spesifikasi kontrak. Pengadaan barang serta kendaraan harus dicocokkan dengan jumlah, kondisi dan harga yang dibayarkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, penelusuran harus dilanjutkan terhadap pihak yang merencanakan, menyetujui dan menerima hasil pekerjaan.
Ketua GEMPAR-SUMUT, Fajar Rivana Sinaga, S.Kom., menegaskan laporan tersebut tidak boleh berhenti sebagai surat masuk di PTSP Kejati Sumut.
“Kami sudah menyerahkan pengaduan secara resmi dan memiliki tanda terima. Sekarang kami mempertanyakan apakah Kejati Sumut berani membuka seluruh proses proyek ini? Periksa siapa yang menganggarkan, siapa yang mengatur pengadaan, siapa yang menetapkan penyedia, bagaimana pekerjaan dilaksanakan dan ke mana uang tersebut dibayarkan,” tegas Fajar.
Ia meminta pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada perusahaan pelaksana, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.
“Kalau seluruh prosesnya benar, buktikan melalui dokumen tender, kontrak, pemeriksaan fisik dan pembayaran. Jika ditemukan pengondisian penyedia, intervensi atau penyalahgunaan kewenangan, telusuri siapa yang terlibat. Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada kontraktor,” ujarnya.
GEMPAR-SUMUT menyatakan akan terus mempertanyakan perkembangan DUMAS setiap 12 hari kerja. Kejati Sumut diminta memberikan kejelasan tindak lanjut, termasuk hasil penelaahan dan langkah pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam pengaduan.
Rp5,3 miliar bukan angka kecil. Dasar hukum, proses tender, penetapan penyedia, kualitas pekerjaan dan aliran pembayaran harus dibuka. Jangan hanya memeriksa tumpukan dokumen, tetapi telusuri siapa yang mengambil keputusan dan bagaimana uang negara digunakan. GEMPAR-SUMUT menyatakan akan terus mengawal laporan tersebut hingga memperoleh kejelasan.
Salam Satu Pena dari Sabang sampai Merauke.
BRAM 082382049206.GM





