MEDAN, Galaxy Monitor.id ( GM ) 01 Mei 2026.
Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang sedianya akan digelar oleh elemen masyarakat Belawan resmi dibatalkan. Sebagai gantinya, para tokoh masyarakat dan koordinator lapangan sepakat untuk menempuh jalur diplomasi melalui forum diskusi bersama Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan 01/05/2026.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek stabilitas keamanan dan efektivitas penyampaian aspirasi. Meski demikian, jadwal pasti terkait tanggal, waktu, dan lokasi diskusi tersebut masih dalam tahap koordinasi lebih lanjut dan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Himbauan Menahan Diri
Menyikapi perkembangan situasi di lapangan, para tokoh masyarakat Belawan mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh lapisan warga. Masyarakat diminta untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas wilayah, dan tidak terpancing melakukan tindakan yang melawan hukum.
“Kami menghimbau seluruh masyarakat Belawan untuk menahan diri. Jangan ada aksi-aksi provokatif yang dapat merugikan kepentingan umum maupun diri sendiri. Kita beri kesempatan bagi jalur dialog ini berjalan,” ujar salah satu perwakilan koordinator lapangan ustadz mhd Nabawi.
Baca juga: *_Press Release_* *Rapat Penyelesaian Konflik Agraria, Wamen Viva Yoga: Sinergi Pemerintah dan DPR Untuk Menuntaskan Sengketa Lahan* “Sinergi antara DPR dan Pemerintah penting agar penyelesaian sengketa lahan bisa segera tuntas”, ujar Wakil Menteri Transmigasi Viva Yoga Mauladi selepas mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR. Rapat yang digelar di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 21/1/2026, yang dihadiri oleh anggota Pansus dari semua fraksi DPR itu dipimpin oleh Koordinator Pansus, Saan Mustopa, dan Ketua Harian Pansus, Siti Hediati Soeharto. Dari Pemerintah, hadir dalam rapat itu Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Desa dan Pembanguanan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Lebih lanjut Viva Yoga menuturkan dalam rapat Saan Mustopa meminta kepada masing-masing kementerian untuk menyampaikan masalah terkait tumpang-tindih lahan di kawasan hutan. Saat ini ada ribuan desa dalam kategori tertinggal dan terbelakang karena masuk dalam kawasan hutan sehingga segala akses untuk kebutuhan desa dan penduduknya menjadi terbatas, seperti kesulitan membangun infrastruktur. Masalah tumpang-tindih lahan di kawasan hutan, tidak hanya menimpa desa, ada ribuan bidang lahan di kawasan transmigrasi juga mengalami hal yang demikian. Menurut Viva Yoga masalah ini harus segera dituntaskan agar adanya kepastian hukum terkait kepemilikan lahan dan tidak terhambatnya roda pembangunan di sana. Diungkap ada 17.655 bidang tanah transmigrasi berada di kawasan hutan. Dari bidang tanah di kawasan hutan, 4.356 bidang sudah dilepaskan dari status kawasan hutan, 593 bidang proses pelepasan, 9.107 bidang diselesaikan melalui perhutanan sosial, dan 917 bidang dipertimbangkan untuk pelepasan. Selain penyelesaian melalui mekanisme di atas, ada lahan seluas 2.682 bidang yang perlu diinvetarisasi dan verifikasi lapangan. “Yang belum tuntas kebijakannya akan diselesaikan melalui Pansus ini”, ujarnya. Viva Yoga optimis tumpang-tindih lahan di kawasan transmigrasi bisa segera tuntas. Dirinya optimis sebab dalam rapat tersebut Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR memberi dukungan agar kementerian terkait untuk secara bersama memetakan objek reforma agraria yang berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. “Adanya dukungan dari Pansus kepada Pemerintah untuk mempercepat pembuatan kebijakan Satu Peta (One Map Policy)”, ujar mantan Anggota Komsi IV DPR dua periode itu. Dikatakan, Pansus meminta kepada kementerian terkait agar mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan dan berkomitmen untuk bersinergi dalam pembangunan.
Ancam Aksi di Kantor Wali Kota
Kendati memilih jalur diskusi, pihak penyelenggara memberikan catatan kritis bagi Pemerintah Kota Medan. Mereka menegaskan bahwa forum ini harus menjadi wadah nyata bagi Wali Kota Medan untuk mendengar dan menyerap langsung aspirasi warga pesisir yang selama ini dinilai belum tersentuh solusi konkret.
Masyarakat memberikan peringatan keras terkait kehadiran orang nomor satu di Medan tersebut. Jika Wali Kota Medan kembali absen atau tidak menunjukkan itikad serius dalam menemui warga Belawan, massa mengancam akan segera mengalihkan titik aksi.
“Apabila Wali Kota tetap tidak hadir untuk menyerap aspirasi kami secara langsung, maka kami pastikan aksi massa akan segera digeser dan dipusatkan langsung di depan Kantor Wali Kota Medan,” tegas pernyataan tertulis dari pihak panitia.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan agar persoalan-persoalan krusial di Belawan, mulai dari isu lingkungan hingga kesejahteraan, mendapatkan perhatian prioritas dari jajaran eksekutif kota. Saat ini, masyarakat masih menunggu itikad baik pemda untuk menentukan jadwal pertemuan yang representatif.”pungkasnya”
Team Media Online Galaxy Monitor.id ( GM )
Harus Berimbang dan Persuasif
Editor. : SAM
