- GALAXY MONITOR .ID

MEDAN Galaxy Monitor,16 Desember 2025 Sudah dua pekan bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat berlalu. Namun kondisi dan situasi daerah terpapar banjir, masih banyak memerlukan perhatian di berbagai sisi dan bantuan dari beragam pihak. Seperti lingkungan, rumah, gedung sekolah, sarana dan prasarana infrastruktur lainnya dan semua itu sangat diperlukan dan dibutuhkan.

Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) SMA Negeri 6 Medan beserta adik-adik para pelajar melakukan aksi peduli bencana dengan tajuk ‘Tanggap Bencana Alam Sumut, Aceh dan Sumbar”. Kegiatan ini diketuai oleh Ir H Mustaufik Musa Athar, Sekretaris Ir Taswir Mahyar dengan para penasehat dari pengurus IKAL SMAN Negeri 6 yaitu HM Husni SE, Hendra Hakim, Ali Nafiah dan Nova Satriana Lubis.

Baca juga: Sekjen LSM TriNusa Soroti Bobroknya Kinerja Kebun Tanah Raja.

Kepanitian juga dibantu Kordinator Bidang Sosial Masyarakat IKAL SMA Neger 6 Medan, Abdulah Sinaga serta pengurus lainnya yaitu Syamsul Harahap, Hasnul Kifli, Vivi Martina Hardjo, Evi Traca, Suprayogi dan yang lain.

Ketua Tim Tanggap Bencana Alam Sumut Aceh, IKAL SMA Negeri 6, Ir H Mustaufik Musa Athar didampingi Sekretaris Ir H Taswir Mahyar mengatakan pengiriman bantuan tahap pertama ini merupakan donasi berupa pakaian layak pakai, pakaian baru, makanan siap saji, perlengkapan ibu dan balita, obat-obatan, roti, air mineral dan yang lainnya.

“Bantuan ini kita tujukan untuk warga korban banjir dan longsor ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, ke Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapael), Provinsi Sumatera Utara. Donasi tahap pertama kita berangkatkan pada 17 Desember 2025 dan untuk
tahap selanjutnya akan diinfokan,” ujarnya.

Baca juga: *_Press Release_* *Rapat Penyelesaian Konflik Agraria, Wamen Viva Yoga: Sinergi Pemerintah dan DPR Untuk Menuntaskan Sengketa Lahan* “Sinergi antara DPR dan Pemerintah penting agar penyelesaian sengketa lahan bisa segera tuntas”, ujar Wakil Menteri Transmigasi Viva Yoga Mauladi selepas mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR. Rapat yang digelar di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 21/1/2026, yang dihadiri oleh anggota Pansus dari semua fraksi DPR itu dipimpin oleh Koordinator Pansus, Saan Mustopa, dan Ketua Harian Pansus, Siti Hediati Soeharto. Dari Pemerintah, hadir dalam rapat itu Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Desa dan Pembanguanan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Lebih lanjut Viva Yoga menuturkan dalam rapat Saan Mustopa meminta kepada masing-masing kementerian untuk menyampaikan masalah terkait tumpang-tindih lahan di kawasan hutan. Saat ini ada ribuan desa dalam kategori tertinggal dan terbelakang karena masuk dalam kawasan hutan sehingga segala akses untuk kebutuhan desa dan penduduknya menjadi terbatas, seperti kesulitan membangun infrastruktur. Masalah tumpang-tindih lahan di kawasan hutan, tidak hanya menimpa desa, ada ribuan bidang lahan di kawasan transmigrasi juga mengalami hal yang demikian. Menurut Viva Yoga masalah ini harus segera dituntaskan agar adanya kepastian hukum terkait kepemilikan lahan dan tidak terhambatnya roda pembangunan di sana. Diungkap ada 17.655 bidang tanah transmigrasi berada di kawasan hutan. Dari bidang tanah di kawasan hutan, 4.356 bidang sudah dilepaskan dari status kawasan hutan, 593 bidang proses pelepasan, 9.107 bidang diselesaikan melalui perhutanan sosial, dan 917 bidang dipertimbangkan untuk pelepasan. Selain penyelesaian melalui mekanisme di atas, ada lahan seluas 2.682 bidang yang perlu diinvetarisasi dan verifikasi lapangan. “Yang belum tuntas kebijakannya akan diselesaikan melalui Pansus ini”, ujarnya. Viva Yoga optimis tumpang-tindih lahan di kawasan transmigrasi bisa segera tuntas. Dirinya optimis sebab dalam rapat tersebut Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR memberi dukungan agar kementerian terkait untuk secara bersama memetakan objek reforma agraria yang berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. “Adanya dukungan dari Pansus kepada Pemerintah untuk mempercepat pembuatan kebijakan Satu Peta (One Map Policy)”, ujar mantan Anggota Komsi IV DPR dua periode itu. Dikatakan, Pansus meminta kepada kementerian terkait agar mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan dan berkomitmen untuk bersinergi dalam pembangunan.

Dikatakannya, adik-adik pelajar juga melakukan pengumpulan pakaian layak pakai dan donasi untuk korban musibah banjir. Sedangkan donasi yang dikumpulkan panitia merupakan sumbangan para alumni dari berbagai tingkatan,” tutupnya.nrd

Baca Juga

Rekomendasi untuk kamu

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan