banner 728x250

Transparansi Program MBG LABURA Dipertanyakan: Data Penerima Manfaat Gelap, Kinerja Korwil SPPG ‘SS’ Layak Dievaluasi

Transparansi Program MBG LABURA Dipertanyakan: Data Penerima Manfaat Gelap, Kinerja Korwil SPPG 'SS' Layak Dievaluasi

banner 120x600
banner 468x60
BAGIKAN

 

banner 325x300

Labura, Galaxy Monitor.id (GM ) 26 Maret 2026

Pada Keberadaan 23 titik Dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kini menuai sorotan tajam.

Meski infrastruktur dapur telah berdiri, hingga saat ini belum ada kejelasan data mengenai jumlah riil penerima manfaat yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan program.

Berdasarkan data statistik pendidikan terbaru tahun 2025, terdapat sebanyak 91.255 siswa di Labura mulai dari jenjang TK hingga SMA/Sederajat yang menjadi target potensial.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kekosongan informasi publik mengenai berapa sebenarnya jumlah siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui yang telah atau akan terakomodasi oleh program ini.

Kritik keras diarahkan kepada Kepala Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Labura, Sartika Siregar. Sebagai pucuk pimpinan koordinasi teknis, ia dinilai gagal dalam menyajikan data yang transparan kepada masyarakat dan mitra media.

Ketidaksediaan data mengenai jumlah penerima manfaat menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas operasional 23 dapur yang ada.

Baca juga: 

Jika merujuk pada kapasitas standar, satu dapur SPPG mampu memproduksi sekitar 3.000 porsi per hari. Dengan 23 dapur, total kapasitas di Labura mencapai 69.000 porsi.

Namun, tanpa data sasaran yang jelas (khususnya untuk kategori Ibu Hamil dan Ibu Menyusui), efisiensi anggaran dan ketepatan distribusi program ini diragukan.

Minimnya akuntabilitas ini memicu desakan dari berbagai pihak agar pimpinan BGN Pusat segera mengambil tindakan tegas.

Kinerja Sartika Siregar dianggap tidak sejalan dengan semangat transparansi tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Sangat disayangkan jika program nasional sebesar MBG ini harus terkendala di tingkat teknis hanya karena ketidakterbukaan data. Jika 23 dapur sudah tersebar di delapan kecamatan namun siapa yang menerima manfaatnya masih ‘gelap’, maka manajemen SPPG Labura perlu dipertanyakan,” ungkap salah satu pemerhati kebijakan publik kepada Warta Labura, pada Kamis.(26/3/26)

Masyarakat dan kalangan jurnalis di Labura menilai bahwa Kepala Korwil SPPG Labura saat ini tidak bekerja secara maksimal dalam mendukung visi daerah.

Baca juga:  Kejar Dukungan Pusat Demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar.

Team Galaxy Monitor.id ( GM )

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *