MEDAN Galaxy Monitor.id ( GM ) 12 November 2026.
Penguatan kepastian hukum dan pengamanan aset tanah wakaf menjadi perhatian serius Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kajati Sumut, Muhibuddin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pengelolaan tanah wakaf harus dilakukan secara tertib, transparan, dan memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Penegasan tersebut disampaikan Muhibuddin saat memberikan pemaparan dalam kegiatan penyerahan sertipikat tanah wakaf oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, kepada perwakilan nazir masjid di Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung PKK Pemerintah Kota Medan, Jalan Rotan Proyek, Kelurahan Petisah Tengah, Kota Medan, tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong perlindungan hukum terhadap aset tanah wakaf sekaligus memastikan pemanfaatannya sesuai peruntukan.
Dalam pemaparannya, Muhibuddin menekankan bahwa pengamanan tanah wakaf bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, melainkan bagian dari upaya melindungi kepentingan umat dan masyarakat luas.
Menurutnya, perlindungan tanah wakaf harus berlaku secara adil dan menyeluruh, tanpa membedakan latar belakang agama maupun kelompok masyarakat.
“Pengelolaan, penataan, serta pengamanan status tanah wakaf sangat penting dan mendesak dilakukan guna melindungi kebutuhan tanah untuk kepentingan umat. Ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, seperti tanah wakaf masjid maupun pemakaman Muslim, tetapi juga harus dilakukan terhadap tanah wakaf milik komunitas gereja dan umat beragama lainnya,” tegas Muhibuddin.
Ia mengingatkan bahwa tanah wakaf harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan sesuai tujuan peruntukannya. Aset tersebut tidak boleh dikuasai ataupun dialihkan pemanfaatannya demi kepentingan kelompok tertentu.
Karena itu, diperlukan penguatan administrasi, kepastian status kepemilikan, serta dasar hukum yang jelas untuk mencegah munculnya sengketa maupun potensi penyalahgunaan aset wakaf.
KEJAKSAAN DORONG SINERGI PENGAMANAN ASET WAKAF
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumatera Utara, Rizaldi, S.H., M.H., yang turut mendampingi Kajati, menyampaikan bahwa Kejaksaan terus membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan aparatur terkait guna mempercepat penataan serta penguatan kepastian hukum atas tanah wakaf.
Kehadiran Kejaksaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap aset yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan keagamaan.
Turut mendampingi Kajati Sumut, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumut Nurhandayani, S.H., M.H., Kajari Medan Ridwan Sujana Ansar, S.H., M.H., serta Kajari Belawan Dr. Yusup Darmaputra, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat struktural kedua Kejaksaan Negeri tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahcrurazi, Plt. Kepala BPN/ATR Kota Medan Reza Andrian Fachri, S.H., M.H., Ketua MUI Kota Medan Prof. Dr. H. Mohd. Hatta, para kepala OPD Pemerintah Kota Medan, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
KEPASTIAN HUKUM JADI KUNCI PERLINDUNGAN TANAH WAKAF
Penyerahan sertipikat tanah wakaf ini diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi pertanahan semata. Lebih dari itu, legalitas yang jelas harus menjadi instrumen perlindungan agar aset wakaf tetap terjaga dan memberikan manfaat sesuai amanah pemberi wakaf.
Pesan Kajati Sumut menjadi pengingat bahwa perlindungan tanah wakaf merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi pemerintah daerah, Kejaksaan, BPN/ATR, pengelola wakaf, dan masyarakat diperlukan agar aset keagamaan tidak menjadi objek sengketa maupun penyalahgunaan.
Kepastian hukum harus hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat tanpa diskriminasi agama dan golongan.
Salam Satu Pena dari Sabang sampai Merauke.
BRAM. 082382049206. GM