Serdang Bedagai,Galaxy Monitor.id (GM ) 12 November 2026.
Kuasa hukum Jansen Marbun, Dedi Harianto Marbun, S.H., M.H., menyatakan kekecewaan mendalam terhadap hasil pertemuan bersama Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Serdang Bedagai (Sergai) terkait pengaduan terhadap anggota DPRD, Gunawan Pratama Sirait. Pasalnya, sengketa lahan seluas ±8.215 meter persegi tersebut telah melalui proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA), berkekuatan hukum tetap (inkrah), bahkan telah dilaksanakan eksekusi oleh pengadilan. Namun, pertemuan yang secara khusus membahas pengaduan tersebut belum menghasilkan kejelasan maupun kepastian tindak lanjut.
Persoalan ini bermula ketika Gunawan Pratama Sirait, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sergai, mengklaim kepemilikan atas tanah milik Jansen Marbun berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09 Tahun 1993 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Objek tanah tersebut terletak di Alur 3, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai,Selasa (10/11/2026)
Sementara itu, Gunawan Pratama Sirait mendasarkan klaimnya pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tahun 2016 yang diterbitkan Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
Perselisihan kepemilikan tersebut kemudian bergulir melalui proses hukum hingga tingkat Mahkamah Agung. Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepemilikan berdasarkan SHM Nomor 09 Tahun 1993 dinyatakan sah dan mengikat. Bahkan, putusan tersebut telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan.
Namun, menurut kuasa hukum Jansen Marbun, persoalan belum berhenti. Gunawan Pratama Sirait disebut masih mengklaim, menguasai, dan mengelola objek lahan tersebut. Bahkan, lahan itu disebut telah digadaikan kepada pihak lain, meskipun perkara kepemilikannya telah diputus melalui proses peradilan dan dilaksanakan eksekusi.
Kondisi inilah yang menjadi dasar pengaduan kepada BKD DPRD Sergai. Dedi Harianto meminta Ketua DPRD dan BKD tidak memandang persoalan tersebut semata-mata sebagai sengketa kepemilikan tanah, melainkan juga harus menilai aspek kepatuhan hukum, integritas, tanggung jawab moral, dan kode etik seorang anggota dewan.
Menurutnya, seorang pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam menghormati dan menaati putusan pengadilan. Apabila seorang anggota DPRD diduga tidak mengindahkan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap, persoalan tersebut patut diperiksa secara serius melalui mekanisme kelembagaan.
Kekecewaan semakin bertambah setelah pertemuan di ruang BKD DPRD Sergai tidak menghasilkan keputusan maupun penjelasan yang menjawab substansi pengaduan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKD justru menyampaikan batasan lingkup kewenangan etik DPRD.
Dedi kemudian mempertanyakan secara langsung, apakah sikap seorang anggota DPRD yang diduga tidak menaati dan tidak menjalankan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta apakah tindakan tersebut dapat menjadi persoalan pelanggaran kode etik di lingkungan DPRD.
“Kami sangat kecewa. Kami datang membawa persoalan hukum yang telah melalui proses panjang, bahkan putusan Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum tetap dan eksekusi pengadilan telah dilaksanakan. Namun, sampai pertemuan berakhir, belum ada jawaban yang menyentuh inti pengaduan. Jangan sampai RDP hanya menjadi formalitas untuk mendengarkan keluhan tanpa keberanian mengambil langkah. Kami membutuhkan kejelasan dan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” tegas Dedi.
Ia menegaskan, BKD seharusnya terlebih dahulu mempelajari secara menyeluruh putusan Mahkamah Agung, dokumen pelaksanaan eksekusi, serta bukti-bukti pendukung sebelum menyimpulkan batas kewenangan lembaga. Dugaan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang melibatkan anggota DPRD tidak semestinya dikesampingkan tanpa pemeriksaan yang jelas.
Dedi juga mengingatkan bahwa jabatan anggota DPRD bukanlah alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum. Justru sebagai wakil rakyat, setiap anggota dewan dituntut menunjukkan sikap patuh terhadap hukum. Jika persoalan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, hal tersebut berpotensi menjadi preseden buruk sekaligus menimbulkan pertanyaan terhadap komitmen DPRD dalam menjaga kehormatan dan integritas lembaganya.
Dedi memastikan perjuangan hukum Jansen Marbun tidak akan berhenti pada pertemuan BKD yang belum menghasilkan titik terang. Pihaknya akan melanjutkan langkah hukum dan pengaduan melalui jalur kelembagaan hingga diperoleh kepastian penyelesaian.
Pihaknya menegaskan, tuntutan yang disampaikan bukan tanpa dasar. Mereka meminta Gunawan Pratama Sirait menghormati dan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta tidak lagi mengklaim, menguasai, maupun melakukan pengelolaan terhadap objek tanah yang telah diputus sebagai hak Jansen Marbun.
Salam Satu Pena dari Sabang sampai Merauke
Media Galaxy Monitor.id
BRAM. 08238249206. GM