MEDAN , Galaxy Monitor.id( GM ) 14 April 2026.
Peristiwa kebakaran hebat menghanguskan sebuah bangunan rumah toko (ruko) berlantai tiga di Jalan Marelan Pasar 5, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kamis (9/4/2026) siang.
Musibah ini merenggut satu nyawa dan menyebabkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai angka miliaran rupiah.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Medan menerima laporan darurat pada pukul 13.09 WIB.
Menanggapi laporan tersebut, armada dari UPT 3.0 segera dikerahkan dan tiba di lokasi hanya dalam waktu 11 menit.
Mengingat besarnya kobaran api, petugas di lapangan meminta bantuan perkuatan dari berbagai unit wilayah lainnya.
Kobaran api diketahui mulai membesar pada lantai dasar ruko milik Adi Sunto (45), seorang wiraswasta setempat.
Material bangunan yang padat serta embusan angin membuat api dengan cepat merambat ke lantai atas ruko yang berukuran 10×15 meter persegi tersebut.
Sebanyak enam pos pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah, meliputi:
UPT 3.0, 4.0, 5.0, 2.0, dan 6.0
Mako Pusat 0.0
Selama hampir dua jam berjibaku dengan api, petugas akhirnya berhasil melakukan lokalisir agar api tidak merambat ke bangunan di sekitarnya.
Operasi pemadaman dan pendinginan secara resmi dinyatakan selesai pada pukul 15.20 WIB dengan total penggunaan air mencapai 64.500 liter.
Korban Jiwa dan Kerugian
Data yang dihimpun dari Operator Data & Informasi DPKP Kota Medan, Esmin, mengonfirmasi adanya korban jiwa dalam peristiwa tragis ini.
Meninggal Dunia: 1 orang (Perempuan).
Luka-luka: 2 orang.
Hingga berita ini diturunkan, identitas lengkap korban meninggal dunia masih dalam proses verifikasi lebih lanjut oleh pihak medis dan kepolisian.
Sementara itu, total kerugian materiil yang dialami pemilik ruko diperkirakan mencapai Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
“Saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian (Inafis).
Kami fokus pada pemadaman total dan memastikan tidak ada titik api tersisa sebelum armada kembali ke pos,” ujar salah satu petugas Regu 2 di lokasi kejadian.
Kondisi terkini di lokasi menunjukkan bangunan ruko mengalami kerusakan berat, terutama pada bagian interior di ketiga lantai.
Arus lalu lintas di sekitar Jalan Marelan Pasar 5 sempat mengalami kemacetan panjang selama proses evakuasi dan pemadaman berlangsung, namun kini perlahan mulai kembali normal di bawah penjagaan petugas terkait.
Team Galaxy Monitor.id ( GM )
Harus Berimbang dan Persuasif
Editor. ; SAM
Berita Terkait
Kejatisu Terbitkan Sprint Korupsi KIP Di LLDikti Sumut @Puspha: Ini PR Utama Kajatisu Baru MEDAN || Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menerbitkan surat perintah tugas (Sprint), terkait laporan dugaan korupsi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara (Sumut). Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, mengatakan penerbitan Sprint tersebut merupakan kelanjutan dari proses telaah yang sebelumnya telah dinyatakan rampung. “Sudah keluar surat perintah tugasnya. Lanjutannya akan dilakukan pemanggilan, wawancara, serta pengumpulan data dan bahan keterangan (pulbaket),” saat dikonfirmasi, Rabu (15/4/2026). Menurutnya, dalam tahap awal ini pihak Kejatisu akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan laporan tersebut. “Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Bisa pelapor, bisa juga pihak-pihak yang terkait langsung,” jelasnya. Namun demikian, Rizaldi menyebut pihaknya belum dapat mengungkapkan secara rinci siapa saja yang akan dipanggil dalam proses klarifikasi tersebut, mengingat penanganan masih bersifat internal. “Belum, itu masih tertutup. Kami juga belum bisa menyampaikan nama-namanya,” katanya. Rizaldi menambahkan, hasil dari tahapan klarifikasi dan pengumpulan data tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya. “Kalau memang sudah jelas duduk perkaranya dan ditemukan indikasi pelanggaran, nanti bisa ditingkatkan ke tahap berikutnya, misalnya diserahkan ke bidang pidana khusus (Pidsus),” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pelapor dalam perkara tersebut tetap mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. “Pelapor itu dilindungi. Yang dilihat adalah informasi yang disampaikan,” tegasnya. Sebelumnya, Kejatisu menyatakan telah merampungkan telaah terhadap laporan dugaan korupsi penyaluran dana KIP Kuliah. Kasus ini mencuat setelah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor LLDikti Wilayah I Sumut dan Kejatisu. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam penyaluran dana KIP Kuliah yang merupakan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu. Selain itu, mereka juga mengangkat dugaan konflik kepentingan di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut yang dinilai berpotensi mempengaruhi independensi lembaga pengawas pendidikan tinggi. Mahasiswa mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut secara transparan dan akuntabel, mengingat dana KIP Kuliah bersumber dari anggaran negara. Periksa Kepala LLDIKTI Secara terpisah Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (Puspha) Sumatera Utara, Muslim Muis, SH, melontarkan nada keras terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam menangani dugaan korupsi dana KIP Kuliah di LLDIKTI Wilayah I Sumut. Ia menilai penanganan kasus tersebut semasa Kajastisu Harly Siregar terkesan mandek tanpa kejelasan. Karena itu kepala kejatisu yang baru ini segera bertindak cepat tidak seperti pimpinan sebelumnya. “Tidak ada alasan untuk lambat. Ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut hak pendidikan masyarakat miskin,” tegas Muslim Muis dengan nada geram. Ia bahkan mempertanyakan keseriusan Kejatisu dalam mengusut tuntas kasus ini. Menurutnya, publik berhak curiga ketika proses penyidikan berjalan lamban tanpa perkembangan berarti. “Ada apa dengan Kejatisu? Kenapa kasus ini seperti jalan di tempat? Jangan sampai muncul kesan ada yang dilindungi,” ujarnya. Muslim Muis menegaskan, dugaan korupsi dalam program KIP Kuliah merupakan bentuk kejahatan serius karena langsung merampas hak generasi muda dari keluarga tidak mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi. Lebih tajam lagi, ia mendesak agar Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut segera diperiksa. Ia menilai, mustahil kasus ini terungkap secara terang tanpa menyentuh pucuk pimpinan. “Jangan hanya menyasar level bawah. Kalau mau terang, periksa juga pimpinan. Jangan tebang pilih,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa lambannya penanganan kasus ini bukan sekadar soal birokrasi, melainkan bisa berdampak luas terhadap kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. “Kalau terus dibiarkan, ini mencederai rasa keadilan. Kejaksaan jangan main-main dengan kasus yang menyangkut masa depan anak bangsa,” ujarnya. Puspha Sumut, lanjutnya, akan terus mengawal dan menekan aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dalam perkara ini. Ia menegaskan, tidak boleh ada kompromi dalam penanganan dugaan korupsi dana pendidikan. “Ini uang rakyat, untuk rakyat miskin. Kalau dikorupsi, itu kejahatan luar biasa. Kejatisu harus segera bertindak, bukan diam,” pungkasnya. (Tim)
